Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengatur dana bantuan sosial, yang saat ini rawan dikorupsi. Setelah ditetapkan aturan yang ketat (rigid), alokasi dana bansos lebih akuntabel dan transparan.
”Kami belum tahu maksud KPK seperti apa, sementara setiap daerah berbeda karakter dan variabelnya banyak. Jadi kami akan membuat tim bersama KPK untuk menyusun aturan itu,” ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kamis (7/4) di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat seperti tak peduli terhadap suara rakyat yang memilihnya terkait rencana pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,138 triliun. Rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Kamis (7/4) di Jakarta, memutuskan melanjutkan pembangunan gedung itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mewaspadai potensi penyusupan orang-orang yang membawa kepentingan kelompok tertentu dalam pengisian beberapa jabatan penting di lembaga tersebut. KPK diminta teliti dan hati-hati sebab jabatan yang akan diisi merupakan tulang punggung kinerja lembaga ini.
Koalisi Masyarakat Tolak Gedung Baru menyerahkan 600 lembar somasi penolakan pembangunan gedung baru DPR RI. Mereka mengancam akan menempuh jalur hukum jika pembangunan gedung senilai Rp 1,138 triliun itu tidak dibatalkan dalam waktu tujuh hari sejak somasi diajukan.