Orang Muda Aceh Serahkan Hasil Pemantauan Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa kepada Inspektorat Aceh

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendampingi alumni Anticorruption Youth Class (AYoC) Aceh dalam pelaksanaan diskusi sekaligus penyampaian laporan hasil pemantauan dugaan korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) . Kegiatan ini berlangsung di Kantor Inspektorat Aceh pada 5 Mei 2026 dan melibatkan tiga alumni AYoC. Adapun proses pemantauan terhadap sektor PBJ telah dilakukan sejak September 2025 hingga April 2026.

Laporan Keuangan ICW 2025
Diskusi Film: Menyingkap “Hantu-Hantu” Koruptif dalam Film Ghost In The Cell

Jumat, 08 Mei 2026 - Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar diskusi Film Ghost In The Cell. Sebagai salah satu rangkaian dari ‘Resonansi Film Day’, diskusi Film Ghost In The Cell merupakan agenda kedua setelah pemutaran dan diikuti dengan diskusi Film Pesta Babi.

Diskusi Film Pesta Babi: Potret Kehancuran Ekologi di Tanah Papua Akibat Ambisi Program Strategis Nasional

Jumat, 08 Mei 2026 - Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui public space-nya Resonansi, menyelenggarakan kegiatan nonton bareng dan diskusi Film Pesta Babi.

Menggali Jejak Korupsi di Indonesia: Diskusi “Buku Korupsi: Dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendels (1801-1811) sampai Era Reformasi”

Sabtu, 02 Mei 2026 - Indonesia Corruption Watch (ICW) berkolaborasi dengan Komunitas Bambu menyelenggarakan sebuah diskusi publik dengan membedah isi buku “Korupsi: Dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendels (1801-1811) sampai Era Reformasi” karya Peter Carey di Resonansi, Kalibata, Jakarta Selatan.Kegiatan ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional dan menjadi momentum untuk ruang pendalaman pengetahuan sejarah dan refleksi bersama tentang korupsi yang telah menjalar di sendi-sendi negara Indonesia sejak era Kolonial hingga saat ini.

Sekolah Antikorupsi Ternate 2026 “Menguatkan Pengorganisiran Orang Muda Melawan Korupsi Iklim di Maluku Utara”

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Simpul JATAM Maluku Utara menyelenggarakan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) 2026 bertajuk “Korupsi Iklim dan Perjuangan Orang Muda Menjaga Ekologi” pada 6-12 Mei 2026 di Villa Ma'rasai, Kota Ternate, Maluku Utara.

Mendesak Pembahasan RUU Pemilu sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi Politik

Korupsi politik masih menjadi persoalan struktural yang terus berulang. Hal ini dapat dilihat dari pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukan maraknya aktor politik yang tersangkut kasus korupsi. Data ICW menunjukan bahwa sedikitnya terdapat 529 anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah yang menjadi tersangka korupsi sejak tahun 2011-2023. Tidak hanya itu, sebanyak 356 kepala daerah juga terlibat dalam kasus rasuah sepanjang 2010-2024. 

Memperingati Hari Bumi Bersama Anak dengan Jelajah Kampung dan Mendongeng Antikorupsi

Minggu, 26 April 2026 - Indonesia Corruption Watch (ICW) berkolaborasi dengan Resonansi memperingati Hari Bumi dengan menggelar kegiatan Jelajah Kampung dan Mendongeng Bersama Anak. Acara ini menjadi ruang edukasi alternatif bagi anak usia dini di sekitar lingkungan Kelurahan Kalibata untuk lebih dekat mengenal tentang nilai-nilai antikorupsi, serta belajar peduli pada lingkungan di sekitarnya. 

ICW Melaporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Jasa Sertifikasi Halal di Badan Gizi Nasional Dengan Potensi Kerugian Negara Sebesar Rp49,5 Miliar

Berdasarkan hasil penelusuran terkait pengadaan jasa sertifikasi halal di Badan Gizi Nasional, Indonesia Corruption Watch menemukan adanya empat persoalan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp49,5 miliar.

Pada tahun 2025 diketahui Badan Gizi Nasional (BGN) telah selesai melakukan pengadaan jasa sertifikasi halal yang dipecah menjadi 4 tahap. Total anggaran untuk sertifikasi halal tersebut senilai Rp141,79 miliar dengan volume pekerjaan sebanyak 4.000 sertifikasi. Pemenang pengadaan tersebut adalah PT BKI. 

Satu Bulan Melewati Tenggat Pelaporan LHKPN: Upaya Menelusuri LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet

Setiap tahunnya, penyelenggara negara diwajibkan secara hukum untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan tersebut mesti dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

Subscribe to Subscribe to