Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung yang didukung oleh mayoritas partai politik di parlemen menunjukkan disfungsi partai politik sebagai representasi masyarakat. Partai politik justru menjelma menjadi sebatas pengisi ruang parlemen dan membebek pada kepentingan elit. Padahal, partai politik seharusnya berperan sebagai penjaga gerbang demokrasi.
Dua dekade setelah Pilkada langsung yang lahir sebagai koreksi atas otoritarianisme Orde Baru, rakyat Indonesia kembali disodori wacana Pilkada melalui DPRD yang dibungkus retorika palsu pembaruan. Gagasan usang ini sejatinya adalah proyek oligarki partai untuk mengonsolidasikan kontrol politik, dan pada akhirnya menundukkan kepala daerah pada kepentingan partai alih-alih mandat publik.
Wacana pengembalian Pilkada tidak langsung, di mana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD datang bukan sebagai kejutan, melainkan lebih sebagai pengulangan sejarah yang disengaja. Sejarah yang dulu menyebut pemilihan sebagai prosedur, tetapi menyingkirkan rakyat dari keputusan.
Demokrasi Indonesia tidak sedang sakit; ia sedang berusaha dibunuh oleh para predator politik yang bersembunyi di balik jubah konstitusi. Upaya mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD adalah sebuah kudeta merangkak yang vulgar dan bentuk vandalisme hukum yang menjijikkan terhadap mandat amandemen UUD 1945. Ini bukan soal efisiensi prosedural, melainkan perampokan hak sipil secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Pada hari Selasa (10/02/2026), Transparency International kembali merilis Corruption Perceptions Index (CPI) untuk tahun 2025. Indonesia mendapatkan skor 34 dari 100. Secara posisi, Indonesia ditempatkan pada urutan ke 109 dari total 182 negara. Jika dibandingkan dengan skor maupun posisi terdahulu, skor Indonesia merosot dari skor 37 dan turun peringkat dari urutan 99 di tahun 2024.
Pada Selasa, 27 Januari 2026, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama mitra jaringan organisasi dan lembaga orang muda menyelenggarakan Panggung Politik Orang Muda bertajuk “Orang Muda Mengawal Demokrasi yang Bermakna” di Resonansi ICW.
Belum lama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, kecenderungan untuk memusatkan kekuasaan dan memimpin dengan model politik komando semakin nampak. Indikasi kuat dari tendensi ini dapat dilihat dari dipilihnya keponakan presiden, Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adies Kadir sebagai hakim konstitusi usulan DPR pada Senin (26/1/2026).
Walikota Madiun, Maidi dan Bupati Pati, Sadewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Senin 19 Januari 2026. Penangkapan dua kepala daerah ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat lingkaran korupsi. ICW memandang lemahnya pengawasan internal di lingkup pemerintah daerah, serta buruknya tata kelola partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah memiliki andil besar dalam permasalahan ini.
Banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sejak akhir November 2025 telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang serius. Namun hingga lebih dari 40 hari pasca bencana, penanganan negara masih diwarnai oleh minimnya keterbukaan informasi, lemahnya akuntabilitas anggaran, serta absennya pertanggungjawaban kebijakan yang jelas.