Kamis, 30 April 2026, Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) yang mendampingi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yaitu kasus 1965-1966, kasus Tanjung Priok 1984, kasus Mei 1998, serta kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998, telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Presiden Republik Indonesia atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 tentang Penganugera
Indonesia Corruption Watch mendesak Pemerintah yang mengelola anggaran belanja sembako pada tahun 2025-2026 untuk segera membuka informasi. Hal ini penting agar untuk meminimalisir terjadinya praktik korupsi.
Jakarta, 30 April 2026, Memperingati Hari Keterbukaan Informasi Publik, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Trend Asia (TA) menyoroti defisit transparansi dalam agenda pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan sejak Januari 2025 kembali menjadi sorotan. Dalam laporan terbaru, Indonesia Corruption Watch memaparkan hasil pemantauan lapangan di berbagai wilayah Indonesia yang menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi juga pada implementasi di lapangan yang sarat masalah tata kelola, transparansi, hingga potensi konflik kepentingan.
Minggu, 12 April 2026 – Alumni Lingkar Pelajar Indonesia Corruption Watch (ICW) berkolaborasi dengan ICW menyelenggarakan kegiatan Halal Bi Halal Lingkar Pelajar yang dirangkaikan dengan diskusi buku Reset Indonesia di Tebet Eco Park.
Resonansi merupakan public space yang dimiliki oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai ruang aman sekaligus ekosistem kolaboratif bagi publik untuk terus merawat napas gerakan antikorupsi, menumbuhkan minat terhadap literasi, serta mewadahi berbagai inisiatif individu maupun kelompok melalui aktivitas publik yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif.
Jakarta, 30 Maret 2026
Kepada Yth.
1. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
2. Ketua dan Pimpinan DPR Republik Indonesia
di Tempat
PERNYATAAN SIKAP
KOALISI MASYARAKAT SIPIL
USUT TUNTAS PELAKU PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYIRAMAN AIR KERAS KEPADA ANDRIE YUNUS
Jakarta, 13 Maret 2026