Belakangan ini, mulai di akhir tahun 2025, sejumlah partai politik di DPR dan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Rencana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk kembali dipilih oleh DPRD yang kembali digaungkan menjadi gambaran bagaimana demokrasi telah di ambang kematian. Isu yang telah bergulir berulang kali sejak akhir tahun 2024 ini seakan telah disiapkan untuk sebuah agenda besar. Pertanyaan utama yang harus dijawab adalah: Apa dampaknya kepada masyarakat?
Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian mencuat. Pada Juli 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut. Ide ini terus bergulir, dan kembali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam momentum hari jadi Partai Golkar ke-61 pada 5 Desember 2025.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program unggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pada 23 Desember 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) resmi melaporkan 43 anggota Kepolisian Republik Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemerasan.
Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil atas Bencana Ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
“Masyarakat Sipil Melayangkan Somasi Kepada Presiden Prabowo Karena Tak Kunjung Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional”
Selasa (9/12/2025), koalisi masyarakat sipil menggelar aksi teatrikal di depan gedung Sarinah, Jakarta Pusat, untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Aksi ini untuk menyuarakan kekecewaan terhadap Rezim Prabowo-Gibran yang telah memperburuk situasi pemberantasan korupsi dari berbagai sisi.
Jakarta, 26 November 2025 – Pemberian rehabilitasi bagi terdakwa korupsi PT ASDP oleh Presiden Prabowo merupakan bentuk intervensi politik dalam penegakan hukum. Intervensi ini berimplikasi pada lemahnya independensi penegak hukum dan meningkatkan risiko politisasi kasus korupsi lainnya.