Pelaksanaan Pelatihan Probity Audit di Inspektorat Aceh: Penguatan Kapabilitas APIP dalam Pencegahan Korupsi

Pada tanggal 11 hingga 13 November 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyelenggarakan pelatihan probity audit untuk 30 aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Aceh. Probity audit merupakan audit yang bersifat independen untuk memastikan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum untuk menghindari kecurangan sejak dalam proses perencanaan.

KPK Harus Menghadirkan Bobby Nasution Dalam Persidangan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumatera Utara.

Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga saat ini tak kunjung memanggil dan memeriksa Bobby Nasution dalam perkara korupsi pembangunan jalan Sipiongot - Batas Labuhanbatu dan Jalan  Hutaimbaru - Sipiongot di Sumatera Utara (Sumut) diduga menjadi sinyal bahwa lembaga anti rasuah ini telah ‘masuk angin’.

[MEDIA RILIS KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP] RUU KUHAP GAGAL MEMPERBAIKI MASALAH BESAR POLISI DAN PERADILAN PIDANA: HENTIKAN TUDUHAN HOAX KEPADA MASYARAKAT, TUNDA PEMBERLAKUAN KUHAP BARU

 “Ini tidak benar sama sekali. Ini hoaks. Hoaks, benar-benar hoaks,” kata Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, 18 November 2025 

“Atau sebenarnya ini bukan berita bohong, berita yang tidak pas, tidak benar dan tidak tetap” - kata Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, 19 November 2025 

[RILIS KOALISI] Manipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi, dan Kebohongan DPR RI: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP!

Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa pada sidang paripurna DPR yang rencananya pada Selasa pekan depan untuk disahkan.

Proses Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP pada masa sidang ini hanya berlangsung dalam dua hari, pada 12-13 November 2025. Pada rapat tersebut, Pemerintah dan Komisi III DPR RI membahas masukan pasal yang diklaim berasal dari masukan masyarakat sipil. Dari hasil pemantauan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP kami mencatat beberapa hal:

Baru Setahun Sudah Represif-Otoriter?

Setahun setelah dilantik, kepemimpinan Prabowo-Gibran menunjukkan gejala otoritarianisme yang semakin menebal melalui kebijakan-kebijakan ekonomi – politik komando. Laporan terbaru oleh Gerakan #BersihkanIndonesia hendak menegaskan pola politik-ekonomi komando ini semakin menggeser demokrasi Indonesia ke titik nol. Supremasi sipil dilemahkan, sementara supremasi militer diperkuat sebagai mesin birokrasi negara.

Anticorruption Youth Class (AYoC) Buton Tengah 2025: Membangun Gerakan Orang Muda Antikorupsi di Buton Tengah

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Pancana Institute menyelenggarakan rangkaian kegiatan Anticorruption Youth Class (AYoC) Buton Tengah pada tanggal 20–24 Oktober 2025 di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini melibatkan 15 orang muda dari berbagai komunitas di wilayah Buton Tengah yang tengah menghadapi beragam tantangan, terutama terkait persoalan pertambangan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Anticorruption Youth Class (AYoC) Aceh: Muda Lawan Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyelenggarakan rangkaian kegiatan Anticorruption Youth Class (AYoC) Aceh pada tanggal 6–10 Oktober 2025 di Banda Aceh dengan melibatkan 14 aktivis muda dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan jurnalis di Aceh.Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas pendidikan antikorupsi di kalangan anak muda, sekaligus memperkuat basis gerakan antikorupsi di daerah.

ICW Kecam Keputusan KPK Hentikan Perkara “Blok Medan”

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam keputusan KPK menghentikan penyidikan perkara yang menyeret nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu, dalam kasus korupsi tambang nikel di Maluku Utara. ICW menilai KPK tak bertaji menangani kasus korupsi yang diduga menyeret dinasti mantan Presiden RI Jokowi.

 

ICW Curigai DPR Lagi-Lagi Hendak Membohongi Publik Tentang Pemangkasan Dana Reses

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta DPR untuk membuka dokumen anggaran terkait dana reses. Penutupan dokumen berpotensi membuka praktik kecurangan.

 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 6 November 2025 menyatakan bahwa DPR akan memangkas dana reses anggota menjadi Rp500 juta dari Rp702 juta. Menanggapi hal tersebut berikut respons kritis ICW:

Urgensi Perubahan Regulasi Dana Kampanye

Masuknya rencana revisi UU Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025 menjadi momentum yang penting untuk merumuskan sejumlah perbaikan regulasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilu khususnya tahun 2024 masih menyisakan banyak persoalan. Meski demikian, dalam hal pembahasan RUU Pemilu, diskursus lebih banyak mengarah kepada persoalan seperti system pemilihan, ambang batas pencalonan, dan hal lain yang erat kaitannya dengan mekanisme pencalonan kandidat.

Subscribe to Subscribe to